Fraksi Dewan Dorong Pemda Percepat Pembangunan Pasca Gempa

Sumbawa, PSnews – Fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa dalam sidang paripurna Kamis (4/10/2018) malam, memberikan dorongan ke Pemda Sumbawa agar mempercepat penanganan pascagempa yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Apalagi saat ini sudah dilakukan perobohan terhadap rumah warga yang berat, sehingga mereka kini belum memiliki tempat tinggal yang layak.

Seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi Hanura – Akhmad Junaidi mendorong Pemda mempercepat pembangunan rumah instan sederhana sehat (Risha) atau hunian sementara (Huntara) untuk korban gempa Sumbawa. Tentunya peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk aktif mengawasi penyaluran bantuan korban gempa, mengingat informasi dilapangan masih banyak korban gempa yang tidak mendapat bantuan secara adil. ‘’Proses verifikasi dan validasi yang saat ini masih terus berlangsung dan diminta agar dipercepat dan segera dituntaskan, hal ini penting agar masyarakat korban gempa dapat segera menerima bantuan yang diperlukan,’’ tuturnya.

Juru bicara Fraksi PPP – Ismail juga mendorong Pemda terus melakukan kemitraan dengan TNI dan Polri dalam mempercepat proses pembangunan Risha melalui Kementerian PUPR, sehingga berjalan lancar sesuai dengan standar (SNI). ‘’Kami berharap pembangunan Risha dapat diselesaikan sebelum memasuki musim hujan, karena dihawatirkan bila masyarakat masih tinggal di pengungsian saat musim hujan akan terserang penyakit,’’ ujarnya

Kemudian juru bicara Fraksi PAN – Mustajabuddin meminta Bupati lebih fokus, lebih tanggap dan responsif terhadap kondisi masyarakat korba gempa. Kebutuhan akan air bersih warga terdampak gempa begitu tinggi, ini dikarenakan sumur air bersih warga mengalami kekeringan akibat kemarau. Sedangkan untuk hunian sementara agar difokuskan kepada warga terdampak yang benar-benar rumahnya dirobohkan atau dalam kondisi rusak parah.

Hamzah Abdullah

Sementara juru bicara Fraksi Gerindra – Hamzah Abdullah menyarankan agar alokasi anggaran pembebasan lahan jalan lingkar utara Alas dapat diarahkan pada penanganan pascagempa. Mengingat data yang diajukan Pemda kepada BNPB sebesar Rp 83 miliar sementara realisasi baru sekitar Rp 17 miliar. Jadi kekurangannya masih sangat besar. Maka dari itu perlu pengalokasian dari Pemda untuk menjaga kemungkinan gagalnya anggaran yang telah diajukan. ‘’Fraksi Nasdem mendesak Pemerintah Daerah lebih serius dalam penanganan/pengawasan terhadap konpensasi bantuan korban gempa,’’ kata juru bicara Fraksi Nasdem – Bunardi.

Juru bicara Fraksi Demokrat – Yasin Musamma menyatakan, dari total 9.091 rumah yang mengalami kerusakan, sudah diterbitkan Keputusan Bupati tentang hasil verifikasi kerusakan rumah korban bencana gempa bumi berjumlah 5.692 rumah dengan rincian rumah rusak berat 934 unit, rusak sedang 1.148 unit dan rusak ringan 3.610 unit. Pihaknya berharap dalam  proses verifikasi dan validasi ini harus dilakukan dengan cermat dan tepat sasaran jangan sampai terkesan like and dislike yang dilakukan oleh petugas yang dipercaya melaksanakan tugas tersebut, yang nantinya akan membuat masyarakat korban gempa tidak percaya dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Sumbawa. ‘’Semoga dengan adanya kebijakan ini saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana dapat segera tertangani dengan baik. Terutama penanganan kerusakan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, termasuk kerusakan pada infrastruktur perkantoran Pemerintah Daerah di Kecamatan kami usulkan melalui rancangan perubahan APBD tahun 2018,’’ ujar juru bicara Fraksi PDIP – Nyoman Wisma. (PSg)

Komentar

comments

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *