Sumbawa, PSnews – Data yang diperoleh Bupati Sumbawa – HM Husni Djibril saat ini, ada sekitar 10 ribu orang di Kabupaten Sumbawa yang belum memiliki KTP. Padahal kepemilikan kartu identitas ini sangat, tidak hanya untuk keperluan Pilkada maupun Pemilu mendatang.
‘’Dalam pengamatan saya, masih terlalu banyak masyarakat kita yang belum ber-KTP. Yang belum melakukan perekaman dalam data ini masih 10 ribu orang. Kalau dibagi 24 kecamatan saja per kecamatan bisa sekitar 400 orang,’’ ungkap Bupati dihadapan para Camat dan Kades serta Lurah saat kegiatan Sosialisasi Kebijakan Adminduk di aula H Madelaoe ADT lantai III kantor Bupati Sumbawa Jumat (11/5/2018).
Menurutnya, sangat rugi Negara ketika masyarakat belum memiliki KTP. Sebab yang membangun Indonesia ini bukan Pemerintah, tapi masyarakat yang ikut terlibat dalam pembangunan. Karena dengan menentukan pilihan dalam Pilkada juga Pilpres dan Pileg, merupakan ikut mengambil bagian dalam pembangunan.
Selain itu, lanjut Bupati, dalam beberapa pelayanan Pemerintahan juga membutuhkan KTP. ‘’Saya sebagai Bupati sering menerima keluhan, ketika ada yang sakit mendadak masuk ke RSUD, kemudian karena tidak punya KTP maka tidak bisa mengurus apa-apa. Ini contoh kecil. Begitu juga saat saya jadi anggota DPRD provinsi dulu, sering menerima keluhan tentang ini,’’ ungkapnya.
Untuk itu, Bupati berharap ada peran aktif dari semua pihak, baik itu Dinas teknis, Camat, maupun Kepala Desa, untuk bisa mengajak masyarakat menuntaskan perekaman KTP. Dengan jemput bola, turun langsung ke lokasi. ‘’Dalam rangka kita menghadapi Pilkada ini begitu penting kita sebagai Perangkat Dareah untuk memaksakan masyarakat datang ketempat perekaman. Datangi saja masyarakat. Ketika pilihannya (calon) tidak ada yang mereka mau, itu hak politik mereka semua. Tapi berkewajiban kita untuk melakukan mobilisasi terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam berperan bagi Bangsa dan Negara ini terbangun, ada politik demokrasi yang kita laksanakan,’’ tukasnya.
Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Ir H Zulqifli menyatakan, Sosialisasi Kebijakan Adminduk penting dilaksanakan. Ini dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat menuju tertib administrasi kependudukan. Tujuannya mewujdukan tertib identitas kependudukan sesuai amanat perundang-perunangan yang berlaku. ‘’Sosialisasi ini merupakan momentum yang sangat penting, sehubungan adanya perubahan-perubahan kebijakan. Lebih-lebih adanya perhelatan penyelenggaraan Pilkada serentang tahun 2018, dan Pemilihan Umum tahun 2019,’’ pungkasnya. (PSg)
