Sumbawa, PSnews – Pupuk yang selama ini menjadi kebutuhan utama petani, tidak lagi dirasakan seperti beberapa tahun lalu, terutama dalam pengadaan serta pengawasannya. Sehingga, dibutuhkan perhatian lebih guna tidak mengganggu kelancaran masa tanam dan juga hasil produksi petani.
Dalam membahas hal tersebut, Dinas Pertanian Sumbawa pun melaksanakan pertemuan evaluasi terhadap kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Sumbawa, Senin malam (9/10/2017). Kadis Pertanian – Tarunawan mengatakan, menyambut musim tanam dalam waktu dekat ini membutuhkan perhatian bersama. Sehingga, persoalan pupuk yang masih terjadi di lapangan dapat terselesaikan. Selain itu, dengan adanya isu berkembang ditengah masyarakat, mengenai pengahapusan subsidi pupuk juga dapat ditemukan langkah-langkah apabila isu tersebut benar adanya. ‘’Dapat kita bayangkan kalau selama ini pupuk bersubsidi yang biasa ditebus petani 1 kwitantal seharaga Rp 180 ribu hingga Rp 200 ribu. Dengan pupuk non subsidi harganya Rp 520 ribu. Hal tersebut semakin menambah beban para petani,’’ ujarnya.
Ditambahkan, dengan adanya pertemuan bersama seluruh UPT membahas persoalan pupuk. Nantinya diharapkan dapat menemukan titik temu dalam memaksimalkan pelayanan bagi petani. Sehingga pengambilan keputusan selanjutnya bisa dilakukan.
Sementara Sekda Sumbawa – H Rasyidi mengatakan, kebutuhan pupuk saat ini sangat tinggi. Selain itu, pupuk bersubsidi senilai Rp 180 ribu juga masih sulit didapatkan. Sehingga petani lebih memilih membeli pupuk dengan harga mahal, namun dapat dengan cepat didapatkan. ‘’Ada beberapa persoalan yang terjadi, seperti pupuk subsidi yang masih sulit didapatkan. Kemudian juga Sumbawa tidak pernah dipenuhi seluruhnya dalam meminta pupuk. Misalnya, 1000 ton yang kami minta hanya diberikan separuhnya saja,’’ ujar Sekda.
Menurutnya, KP3 yang keberadaannya telah tercatat mulai dari Tingkat Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota, sebagai kelembagaan adhock, memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengadaan, penyaluran sekaligus memantau harga eceran tertinggi (het) dari pupuk bersubsidi dan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida. Sehingga KP3 memiliki fungsi yang sangat strategis, khususnya dalam menolong para petani agar memperoleh pupuk yang dibutuhkan ketika musim tanam berlangsung.
Dihadapkan pada kondisi nyata di lapangan, lanjut Sekda, KP3 memang sudah waktunya untuk merevitalisasi diri. Harus mampu menampilkan diri sebagai kelembagaan adhock yang benar-benar berpijak pada kepentingan para petani, bukan kepanjangan tangan dari pabrikan atau produsen pupuk. KP3, tidak juga dibentuk hanya untuk memuluskan para distributor dalam menyelenggaran usaha bisnisnya.
Sekda berharap dengan adanya rapat tersebut dapat menjadi titik awal agar secara berkesinambungan sehingga KP3 Kabupaten Sumbawa dapat meningkatkan kiprahnya, saling bersinergi dan bekerjasama mengamankan ketersediaan pupuk dan pestisida bersubsidi bagi para petani. ‘’Oleh karena itu, sesuai dengan tupoksi masing-masing dapat melakukan pertemuan minimal satu bulan agar dapat lebih efektif. Agar persoalan yang ada dapat dengan segera cepat diselesaikan,’’ pungkasnya. (PSg)
