Sumbawa, PSnews – Rendahnya serapan anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun anggaran 2017, menjadi perhatian dari berbagai pihak, sebab hal itu menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat. Menyikapi kondisi itu, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Sumbawa, Hasanuddin, SE yang dikonfirmasi Selasa (13/06/2017), menilai bahwa ini merupakan kegagalan Pemerintahan pasangan Bupati Sumbawa – Husni Djibril dan Wakil Bupati – Mahmud Abdullah (Husni-Mo) terhadap beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituding tanpa target dalam menjalankan program meski telah menandatangai fakta integritas. Hal ini kemungkinan karena dampak mutasi sehingga Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sumbawa kurang semangat. “Mestinya dengan mesin yang baru, penempatan personil – personil baru harus lebih baik dan lebih bersemangat. Sehingga kami menilai masih bagus pemerintahan sebelumnya atau mungkin penempatan ASN tidak sesuai dengan latar pendidikan serta disiplin ilmu yang dimilikinya, artinya tidak menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat,” ungkap Daeng Unding sapaan akrab Hasanuddin.
Ia menyarankan agar Bupati Sumbawa bersikap legowo karena saat ini perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada Wakil Bupati lantaran kondisi fisik yang membutuhkan waktu untuk proses penyembuhan pasca operasi di Singapura. Menurut Daeng Unding, hal tersebut sudah diatur dalam undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Komunikasi Publik DPD Partai Nasdem Sumbawa, Abdul Haji, mengatakan bahwa rendahnya serapan anggaran tidak lepas dari kondisi kesehatan Bupati Sumbawa Husni Djibril yang kurang baik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk proses penyembuhan. Sementara mesin birokrasi harus berjalan dengan maksimal. Jika semuanya tergantung kepada Kepala Daerah, dipastikan semua SKPD serta dinas – dinas teknis yang ada tidak akan berani mengambil sikap untuk mengeksekusi sebuah kebijakan atau program di masing – masing SKPD. “Penting kiranya Bupati menyerahkan secara penuh kewenangan kepada Wakil Bupati yang menyangkut kebijakan – kebijakan daerah sehingga beliau (bupati) fokus untuk menjalani proses penyembuhan. Hal itu sangat manusiawi dan kami dari DPD Partai Nasdem Sumbawa merasa kasihan dengan kondisi tersebut karena di satu sisi, kondisi fisik kurang sehat, di sisi lain beliau memiliki tanggung jawab berat menjalankan roda pemerintahan untuk kemajuan daerah. Di situ ada wakil bupati, ada sekda, ada asisten yang dapat dioptimalkan perannya menjadi leader untuk memimpin dalam menjalankan roda pemerintahan ini,” tegas Abdul Haji.
Menurutnya, saat ini birokrasi berjalan tanpa arah dan terkesan tanpa komando sehingga beberapa program tidak dapat berjalan dengan maksimal. Bukan saja program prioritas yang berjalan tidak maksimal dan mempengaruhi serapan anggaran, tetapi lebih kepada kemampuan kepala daerah untuk menggerakkan mesin birokrasi tidak berjalan sesuai harapan. “Padahal pada bulan Desember 2016 lalu telah dilakukan mutasi besar – besaran dalam tiga jilid dan menempatkan figur baru yang diyakini mampu dan dianggap berkompeten di bidangnya. Seharusnya mereka bekerja lebih maksimal. Tapi kenyataannya justru jauh lebih bagus ASN sebelumnya ketimbang ASN baru yang ditempatkan pada masing – masing SKPD saat ini,” beber Abdul Haji.
Ia menegaskan, bahwa kondisi ini yang harus diketahui oleh Bupati sehingga harus segera mengambil sikap untuk melakukan mutasi dan perombakan lagi.
Yang tidak kalah pentingnya dalam undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sambung Abdul Haji, dengan kondisi kepala daerah seperti ini pimpinan DPRD Sumbawa seharusnya mampu membaca kondisi untuk dapat mengambil langkah – langkah strategis dan taktis untuk menjalankan fungsi pengawsannya. Sebab ada hak DPRD untuk mempertanyakan masing – masing SKPD terhadap beberapa program yang dianggap tidak berjalan dengan maksimal sehingga serapan anggaran rendah. “Hal itu penting dilakukan agar pimpinan DPRD Sumbawa tidak terkesan seolah – olah dinina bobokan, DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya, fungsi legislasi, serta fungsi budgetingnya. Sedangkan eksekutif sebagai pelaksana harus mampu dikawal dengan baik oleh DPRD. Jangan sampai DPRD dinina-bobokan dengan program sehingga menjadi apriori dan acuh tak acuh dengan kondisi daerah,” tukasnya.
Lebih jauh dikatakan Abdul Haji, roda perekonomian Sumbawa sangat tergantung dengan APBD, sehingga kondisi seperti ini harus segera disikapi secara bersama karena akan berpengaruh terhadap bantuan – bantuan pusat, baik DAU, DAK dan sebagainya. “Yang rugi daerah dan masyarakat Sumbawa, sehingga penting bagi ASN di masing – masing SKPD untuk mampu memback-up pemerintahan Husni-Mo secara maksimal,” tandasnya. (PSj)
Komentar
