Sumbawa, PSnews – Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sumbawa pada minggu kedua bulan Feberuari 2017, mendapat perhatian Wakil Ketua DPR RI – Fahri Hamzah. Legislator PKS Dapil NTB ini sengaja datang ke Sumbawa untuk membicarakan hal ini dengan Pemda setempat. FH mengusulkan Pemerintah Daerah agar membuat desain rencana Sumbawa kedepan.
“Kita harus bikin tiga gambar, pertama gambar Sumbawa sebelum bencana terutama dareah terdampak, wilayah sungai dan lainnya. Kedua Sumbawa setelah bencana dan ketiga Sumbawa masa depan. Dan ini harus kita ajukan sebagai desain rencana Sumbawa di masa depan,’’ saran Fahri saat bertemu Sekda dan sejumlah Kepala SKPD di Kantor Bupati Sumbawa pada Selasa (7/3/2017).
Setelah desain ini dibuat, lanjut Fahri, perlu juga diterbitkan regulasinya, baik berupa Perda ataupun Undang-undang agar kedepan apapun perubahan politik yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, desain perencanaan ini tidak berubah. “Nanti kalau perlu regulasinya kita lobi DPRD supaya bisa jadi Perda. Kita perkuat institusi pelaksananya terutama perencanaan daerah (Bappeda),’’ tandas politisi asal Sumbawa ini.
Menurutnya, dengan adanya desain rencana Sumbawa kedepan, maka daerah dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan secara keseluruhan. Terhadap rencana kedepan harus dihitung mulai keperluan sumber daya terutama dana yang dibutuhkan Kabupaten Sumbawa untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur. “Kita mengantisipasi kalau bisa Sumbawa baru yang kita rancang itu adalah Sumbawa yang bebas bencana alam, terutama yang rutin akibat ulah tangan manusia. Karena ada yang tidak bisa kita hindari,’’ ujarnya.
Sebelumnya, Sekda Sumbawa – Rasyidi menjelaskan kondisi umum Kabupaten Sumbawa pasca bencana alam. Seperti ada 14 dari 24 kecamatan yang terkena dampak banjir bulan lalu. Kerugian yang diakibatkan sekitar Rp 144,541 miliar.
Selain banjir, sejumlah wilayah juga ada yang mengalami tanah longsor dan angin puting beliung. Dan saat ini sedang masuk masa transisi hingga tiga bulan kedepan. Terhadap bencana ini sedang diupayakan untuk penanganan pascabanjir. “Besar harapan kami Pemda Sumbawa dan seluruh masyarakat Sumbawa, baik yang terkena bencana maupun yang tidak, mengharapkan bantuan Pemerintah Pusat sekiranya ada hal-hal yang program dan bisa dibiayai oleh APBN. Karena kami yakin manakala ditangani oleh APBD Kabupaten saja tidak memungkinkan, bahkan bersamaan dengan APBD Provinsi juga tidak memungkinkan, tanpa intervensi dana APBN. Kami sudah mencoba mendorong SKPD teknis untuk membuatkan usulan,’’ pungkasnya. (PSg)
