Sumbawa, PSnews – Markas Besar TNI Angkatan Darat (MABESAD), memonitor pelaksaan upaya khusus (Upsus) Swasembada pangan di Kabupaten Sumbawa, Rabu (26/08/2015), dipusatkan ke Makodim 1607 Sumbawa Besar.
Sebagai Ketua rombongan, Kolonel Bambang Suartono, mengatakan, pihaknya memonitor kegiatan upsus terutama terhadap pengembangan lahan tanam, peningkatan hasil produksi, penyaluran pupuk subsidi, pemanfataan alsintan oleh petani, serta peran pendampingan Babinsa dan Kodim. “Apakah dimanfaatkan petani dan apakah membantu atau kontraroduktif, ini yang kita evaluasi,” kata Bambang Suartono.
Di samping itu, kehadiran tim tersebut juga memonitor kendala daerah yang didatangi terutama kekeringan, penyerapan bulog, masalah irigasi dan sebagainya. Lalu hasilnya akan dibawa ke pusat sebagai laporan. Sehingga pusat akan memberikan kebijakan yang lebih tehnis terutama masalah kekeringan dan lain-lain. Misalnya dalam bentuk penambahan alsintan dan sebagainya.
Mengenai ketersediaan pupuk, ia menegaskan, bahwa di Sumbawa bukan masalah keterlambatan pupuk, tapi kuotanya memang masih kurang.
Namun keluhan yang paling banyak disampaikan petani yakni masalah air, terutama musim tanam kedua pada April-September. “Di mana-mana debit air kurang dan sangat kurang termasuk bendungan batubulan airnya sedikit, sehingga yang mengalir ke saluran sekunder dan tersier sangat terbatas,” ujarnya.
Sehingga tegasnya perlu diatur dengan bergiliran. Tapi di lapangan masih saja ada mafia air, inilah yang perlu dikawal Babinsa supaya pengaturannya lebih teratur sesuai pembagian biar adil. Misalkan, bulan ini dialihkan ke daerah ini, berikutnya ke tempat lain karena terbatas. Tapi pemerintah masih bisa mengupayakanpenambahan debit air melalui sumur bor dan sumur pompa.
“Kalau permasalahan ini bisa diselesaikan Kodim maka Dandim akan menyelesaikan masalah pembagian air tersebut. Tapi kalau tidak bisa diatasi wilayah maka akan dibawa ke pusat,” tambahnya.
Pihaknya juga menerima keluhan pengusaha mitra bulog, seperti masalah penyerapan gabah mengenai peraturan Menkeu terkait pembelian dari mitra ke bulog. Dalam kasus ini, mitra yang menjual harus dibebankan pajak sehingga mitra tidak mau menjual ke bulog. Hal tersebut juga akan pihaknya sampaikan ke pusat.
Masalah kedua kata Kolonel Bambang Suartono, musim tanam kedua masyarakat banyak tanam jagung dan kedelai tapi bulog tidak punya sarana untuk menyerap dan ini akan disampaikan ke pusat. (PSb)
