Oleh : Didi Dirgantara, SE (Jurnalis) Tragedi longsor yang menewaskan tiga penambang di kawasan Lawang Tua, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat persoalan tambang rakyat secara lebih utuh. Penutupan aktivitas tambang ilegal memang diperlukan, terutama demi mencegah jatuhnya korban jiwa kembali. Namun, persoalannya tidak boleh berhenti sebatas memasang garis polisi, menghentikan aktivitas, lalu menunggu masyarakat mengurus izin sendiri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) justru harus lebih progresif. Jika wilayah tersebut memang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan secara aturan memungkinkan diterbitkannya Izin…
OPINI : Jangan Hanya Tutup Tambang Lantung, Pemprov NTB Harus Jemput Bola Urus Legalitas
