Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) sejatinya merupakan panggung pembinaan olahraga daerah. Ajang ini dirancang untuk melahirkan atlet-atlet terbaik yang kelak mengharumkan nama provinsi di tingkat nasional bahkan internasional. Namun, cita-cita luhur itu akan kehilangan makna apabila kompetisi justru dicederai oleh praktik-praktik yang mengkhianati semangat sportivitas.
Di Negeri Antah Berantah, isu dugaan jual beli medali kembali menjadi perbincangan. Bisik-bisik mengenai adanya “main mata” antara oknum pengurus cabang olahraga tingkat provinsi (Pengprov) dengan pengurus cabang olahraga kabupaten/kota (Pengkab/Pengkot) terus berembus setiap kali Porprov digelar. Medali yang seharusnya menjadi simbol prestasi atlet disebut-sebut berubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan demi kepentingan tertentu.
Jika praktik seperti itu benar-benar terjadi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pertandingan, tetapi juga kredibilitas penyelenggaraan Porprov secara keseluruhan. Atlet yang berlatih bertahun-tahun akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Pelatih merasa jerih payahnya sia-sia, sementara masyarakat akan memandang olahraga daerah sebagai arena transaksi, bukan kompetisi yang menjunjung tinggi kejujuran.
Secara kelembagaan, Porprov berada di bawah koordinasi KONI sebagai representasi pembinaan olahraga daerah. Namun, pelaksanaan teknis pertandingan diserahkan kepada masing-masing Pengprov cabang olahraga. Di titik inilah pengawasan harus diperkuat. Kewenangan yang besar tanpa sistem kontrol yang ketat berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan masa depan olahraga.
Sudah saatnya dugaan seperti ini tidak lagi dianggap sebagai sekadar isu yang berlalu setiap penyelenggaraan Porprov. Jika memang terdapat indikasi pelanggaran, KONI bersama pemerintah daerah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh, membuka ruang pengaduan yang kredibel, serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti mencederai integritas kompetisi. Menutup mata hanya akan membuat praktik tersebut terus berulang dan semakin sulit diberantas.
Olahraga dibangun di atas nilai kejujuran, kerja keras, dan sportivitas. Medali harus diraih melalui kemampuan, bukan melalui negosiasi di balik meja. Sebab ketika medali dapat dibeli, yang sesungguhnya dijual bukan sekadar kemenangan, melainkan martabat olahraga itu sendiri.
Porprov harus dikembalikan kepada tujuan utamanya, yakni menjadi wadah pembinaan atlet dan barometer prestasi olahraga daerah. Jangan biarkan ajang yang semestinya melahirkan juara justru dikenang sebagai tempat tumbuh suburnya praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik. Tanpa integritas, setiap medali akan kehilangan nilainya, dan setiap kemenangan hanya menjadi catatan tanpa kehormatan. (Dd)
