Sumbawa, pulausumbawanews.net – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa (FISIPOL UNSA) menggelar Seminar Kebijakan Publik bertema refleksi jelang satu tahun Pemerintahan Jarot–Ansori pada Sabtu, 20 Desember 2025, di Sumbawa Besar. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis Universitas Samawa (UNSA) ke-27 dan bertujuan memberikan masukan kebijakan bagi pembangunan daerah.
Seminar Kebijakan Publik FISIPOL UNSA dihadiri ratusan peserta dari unsur birokrat, legislator, akademisi, dan mahasiswa. Forum ini membahas tantangan pembangunan Sumbawa di tengah keterbatasan fiskal dan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk perencanaan tahun 2026.
Seminar di moderator oleh Dosen Fisip Unsa Doktor Ardiyansyah, M.Si. Kegiatan tersebut menghadirkan Bupati Sumbawa Ir Syarafuddin Jarot, SP, MP, sebagai pembicara kunci. Narasumber lain yakni Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Doktor Dedy Heriwibowo, M.Si, Ketua DPRD Sumbawa Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, pemerhati sosial dan kebijakan Direktur Eksekutif Matadata Institute Nurdin Ranggabarani, SH., MH, serta akademisi FISIPOL UNSA Muhammad Yamin, SE., M.Si.
Dalam pembukaan seminar, Ardiyansyah sebagai moderator mengungkapkan seminar ini sebagai tanggung jawab moral dan komitmen akademik dari UNSA, untuk memberikan pandangan, gagasan, ide konstruktif untuk kemajuan Kabupaten Sumbawa. “Seminar dan diskusi piblik hari ini untuk melihat progress, pencapaian dan tantangan Sumbawa kedepan. Apalagi dalam tahun ini, pemerintah daerah menghadapi berbagai ujian dan tantangan, terkait efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, berkurangnya Transfer Keuangan Pemerintah Pusat kepada daerah, menyebabkan pelambatan pembangunan dan efisiensi belanja daerah, pemerintah Sumbawa juga menghadapi tekanan lingkungan hidup dan resiko bencana, kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum merata, masih besarnya ketimpangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang masih timpang, masih rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja dan isu pelayanan publik yang belum optimal.
Pada sisi lain, jelang satu tahun pemerintahan Jarot Ansori, ada ekspektasi besar dari publik kepada pemerintahan daerah. Terbukti dari hasil survey berbagai lembaga yang menempatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jarot Ansori di atas 65 persen. Menurut DR Ardiansyah, ini mencerminkan semangat optimisme dan harapan besar masyarakat terhadap pemerintahan ini. “Kendati demikian, kita tidak bisa berpuas diri, karena publik ingin melihat realisasi janji, ingin bukti nyata dan program dirasakan manfaat oleh masyarakat,” ungkap Doktor Ar.
Dalam diskusi awal, Bupati Sumbawa Ir Syarafuddin Jarot, menyampaikan capaian awal selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Mohamad Ansori. Disebutkan, pada tahun pertama difokuskan pada konsolidasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan. “Pertumbuhan ekonomi Sumbawa mencapai 4,26 persen pada Triwulan II 2025, disertai peningkatan kondisi jalan mantap dan penguatan komitmen lingkungan melalui gerakan Sumbawa Hijau Lestari,” ujar Jarot.
Meski demikian, Jarot mengakui masih ada sejumlah tuntutan masyarakat, diantaranya perlunya membuka lapangan kerja, percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah terpencil, serta penanganan lingkungan menjadi.
Pada kesempatan itu, Jarot juga menegaskan komitmen pemerintah daerah di bidang pendidikan. Pemerintah mendorong percepatan pembentukan Tim Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Samawa yang direncanakan mendapat dukungan melalui APBD Perubahan 2026.
Sementara Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, memaparkan, bahwa transfer pusat ke daerah diproyeksikan menurun signifikan. “Untuk Kabupaten Sumbawa, Dana Bagi Hasil diperkirakan turun hingga 87,68 persen pada 2026. Kondisi ini akan memengaruhi ruang fiskal dan kecepatan pelaksanaan program prioritas,” kata Doktor Dedy.
Ia menegaskan perlunya penajaman prioritas belanja daerah. Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan belanja pokok yang berdampak langsung pada masyarakat dibandingkan belanja penunjang.
Akademisi FISIPOL UNSA, Muhammad Yamin, menilai kondisi tersebut sebagai tantangan serius fiskal daerah. Ia mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi strategis. “Meningkatkan PAD melalui penyesuaian tarif pajak komoditas unggulan seperti udang dan rumput laut berpotensi menambah pendapatan hingga Rp 462 miliar, jika didukung regulasi yang memadai,” jelas Yamin.
Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menyatakan DPRD akan tetap menjadi mitra kritis dan solutif bagi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. “DPRD mendorong penanganan konflik lahan, percepatan pembangunan jalan di daerah terpencil, serta ketersediaan pupuk bagi petani,” kata Nanang.
Selanjutnya Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani menyoroti Program Strategis Nasional (PSN) sebagai momentum krusial untuk Sumbawa. “PSN jadi momentum untuk memperkuat SDM dan infrastruktur di Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Politisi senior itu menekankan, kehadiran PSN harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi jangka panjang, bukan hanya proyek fisik semata. “Ini peluang emas untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal dan menyelesaikan tantangan infrastruktur dasar yang masih menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini,” kata Nurdin.
Ia juga mengharapkan APBD kabupaten Sumbawa didistribusikan dengan cepat, tidak boleh mengendap, harus merata dinikmati oleh seluruh masyarakat dan desa di Kabupaten Sumbawa.
Diskusi juga menyoroti potensi sektor kelautan Sumbawa yang dinilai belum tergarap optimal.
Muhammad Yamin memaparkan nilai produksi Teluk Saleh pada 2023 mencapai Rp 15,9 triliun, namun sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Yamin menilai, peluang hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis UMKM di sektor tersebut masih terbuka luas dan perlu didorong melalui kebijakan daerah.
Dari hasil diskusi, seminar merumuskan empat pilar rekomendasi strategis, yakni optimalisasi fiskal dan PAD, penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi dan UMKM, percepatan tata kelola dan digitalisasi layanan, serta pemberdayaan sumber daya manusia dan konsistensi program lingkungan.
Doktor Ar menyatakan seluruh rekomendasi akan didokumentasikan dan disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa. (PSa)
