(Pasca Pilkada NTB 2018)
Oleh : Heri Kurniawansyah HS
(Alumni FISIPOL UNSA & Peraih beasiswa LPDP RI Pasca Sarjana Kebijakan Publik FISIPOL UGM)
“Pilkada NTB telah menunjukkan terjadinya penguatan rational choice seiring dewasanya usia demokrasi. Eksistensi partai politik tidak lagi menjadi mesin buas pendulang suara, melainkan paradigma tersebut telah bergeser ke personal branding” (HK).
Back to the history bahwa sejarah perpolitikan di Indonesia sejak orde baru sampai pertengahan reformasi masih didominasi oleh para elit nasional yang bernaung di partai-partai besar dan mengakar dominan di senayan. Para elit yang dimaksud masih menempatkan dirinya sebagai “orang spesial” yang begitu kaku dalam perbauran sosial dengan masyarakat. Proses yang demikian telah memunculkan kebosanan publik terhadap sepak terjang para elit yang belum memberikan perubahan signifikan kepada masyarakat. Munculnya kebosanan tersebut telah menggeser paradigma politik sebagian besar masyarakat untuk memunculkan tokoh-tokoh baru yang dianggap lebih fleksibel dan sederhana dalam dinamika politik nasional maupun daerah.
Kemunculan Jokowi dalam pusaran politik nasional telah memotong mata rantai dominasi para elit partai politik di negeri ini dan menjadi sejarah pergeseran paradigma politik nasional yang bergeser ke paradigma personality, fleksibel dan bahkan ke kesederhanaan. Padahal jika dilihat dari kacamata matematika politik, elit nasional seperti Prabowo Subianto yang sudah lama berkecimpung di kancah politik nasional dan sekaligus menjadi ketua partai politik seharusnya menjadi pemenang dalam pertarungan Pilpres empat tahun yang lalu. Namun faktanya, munculnya tokoh daerah karena faktor fleksibility sosial, adanya prestasi di daerah, serta perbauran dengan masyarakat yang sangat melekat telah membalikkan keadaan sejarah politik nasional (Raharjo, 2016).
Faktor tersebut menjadi determinan penting arah politik Indonesia kedepan dalam memetakan kekuatan dan kemenangan setiap ajang demokrasi lokal di setiap daerah. Faktor tersebut juga bisa dijadikan rujukan atas munculnya pemilih rasional. Secara empiris, perubahan yang demikian telah berpengaruh sampai kepada dinamika politik lokal (politik daerah). Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai proses Pilkada di sejumlah daerah, termasuk di Pilkada NTB. Pilkada NTB 2018 menjadi sejarah baru pondasi politik primordial menjadi begitu cair, dimana selama ini posisi gubernur selama berjalannya demokrasi langsung selalu didominasi oleh ketokohan elit Pulau Lombok yang didukung oleh keunggulan jumlah penduduk serta kekuatan primordial yang masih sangat melekat, namun kekuatan primordial tersebut harus berakhir dengan keunggulan tokoh politik putra daerah Pulau Sumbawa yaitu Dr. Zulkiflimansyah yang berpasangan dengan Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah yang menjadi pemenang dalam perhitungan cepat Pilkada NTB 2018. Branding of Personality, capability, track record akademik dan politik, visioner (rational choice) adalah kompleksitas keunggulan yang dimiliki Dr. Zulkiflimansyah dan sekaligus menjadi determinasi kemenangannya dalam Pilkada NTB, disamping faktor eksistensi HJ. Siti Rohmi Djalilah sebagai salah satu tokoh Nahdatul Wathan (NW) di pusaran Pulau Lombok. Dukungan Dr. TGH. Zainul Majdi (TGB) sebagai tokoh sentral NTB yang juga sebagai Gubernur NTB saat ini pun sangat memberi poin penting atas kemenangan pasangan tersebut. Padahal dalam sudut pandang politik, pasangan tersebut hanya didukung oleh dua partai politik, sementara ada pasangan lain yang didukung oleh banyak partai besar pun tidak mampu menyaingi perolehan suara pasangan Dr. Zulkflimansyah – HJ. Siti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).
Prediksi sebagian besar masyarakat pun meletakkan kekuatan besar ada pada pasangan Ahyar-Mori yang notabenenya didukung oleh gabungan partai besar (PDIP, Gerindra, PAN, PPP, Hanura, dan PBB) yang secara ril mempunyai infrastruktur politik yang unggul sampai ke akar rumput yang kemudian secara logic diasumsikan bahwa pasangan inilah yang akan menjadi pemenangnya. Namun faktanya, pasangan tersebut tidak mampu mengungguli perolehan suara pasangan Zul-Rohmi yang hanya didukung oleh dua partai politik (PKS dan Demokrat). Lalu muncul pertanyaan, apakah mesin dan struktur partai pengusung dan partai pendukung tidak bekerja?, maka jawabannya adalah bahwa publik tidak lagi melihat partai sebagai faktor penentu kemenangan. Posisi branding of personality telah menghipnotis suara publik dan mengalahkan mesin partai yang selama ini selalu dianggap senjata kemenangan yang paling manjur.
Kemenangan tersebut pun telah mencairkan kekakuan primordial yang selama ini sangat melekat di NTB, dimana konteks “politik kedaerahan” selalu menjadi kekuatan politik pada setiap perhelatan politik lokal di NTB. Disisi lain, konteks jumlah penduduk pulau Lombok atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 70,85% begitu dominan jika dibandingkan dengan seluruh DPT pulau sumbawa yang hanya berjumlah 29,15%, namun faktor-faktor klasik tersebut mulai melebur seiring dewasanya pemahanan publik tentang demokrasi dan adanya kemauan serta kepedulian publik terhadap kepentingan daerahnya (Kurniawansyah, 2015), sehingga faktor visioner, personality, capability, dan track record menjadi pilihan terbaik sebagian besar publik dalam menentukan pilihannya.
Selain Pilkada NTB, sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018 pun memiliki kohesi yang sama dengan konten Pilkada NTB. Salah satunya adalah suksesi Pilkada Jawa Barat yang dimenangkan oleh pasangan Ridwan Kamil – Uu Ruhzanul Ulum (Rindu) yang hanya didukung oleh partai-partai kelas menengah (Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB) pun mampu memenangkan perhelatan Pilkada Jawa Barat melawan paslon lain yang notabenenya didukung oleh banyaknya partai penguasa dan partai besar lainnya. Ketokohan Ridwan Kamil sebagai sosok yang disukai oleh generasi milenial, visioner, berprestasi, serta memiliki segudang ide pun mampu memikat sebagian besar pemilih di Jawa Barat, dan menghentikan dominasi kemenangan calon yang diusung oleh PKS selama ini. Padahal jika ditoleh ke belakang bagaimana tarik ulur dan kasak kusuk dukungan partai besar kepada Ridwan Kamil pada saat pencalonan pun penuh dengan gap ego para elit dan bahkan beberapa partai besar menarik dukungan terhadap Ridwan Kamil. Namun lagi-lagi dalam proses pencoblosan dan penentuan suara, eksistensi partai besar pun tidak mampu melumpuhkan suara publik untuk memilih pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul sebagai pasangan yang memenangkan Pilkada Jawa Barat.
Kohesi yang sama tidak hanya terjadi pada Pilkada NTB dan Jawa Barat, namun juga terjadi di berbagai daerah lainnya di negeri ini. Contoh lain yang paling menggelitik bahwa partai bukan lagi menjadi mesin penentu kemenangan perhelatan Pilkada saat ini adalah fenomena pemilihan wali kota Makasar, dimana pasangan calon yang merupakan calon tunggal dan didukung oleh sepuluh partai besar dikalahkan oleh benda mati yang disebut “kotak kosong”. Fakta mencengangkan tersebut menunjukan satu sisi bahwa magic partai politik sudah tidak dikatakan ampuh seiring kematangan rasionalitas berpikir masyarakat saat ini.
Beberapa kejadian tersebut semakin menguatkan bahwa eksistensi partai politik saat ini sudah tidak lagi menjadi determinasi utama dalam memenangkan pertarungan demokrasi lokal, namun eksistensi personality, track record, capability seorang calon menjadi nilai dominan dan opsi penting bagi publik dalam menentukan pilihannya. Artinya kedewasaan berdemokrasi saat ini lambat laun akan menampakkan pemilih cerdas atau pemilih rasional yang secara sadar sudah mulai peduli akan perubahan daerahnya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika penulis mengatakan bahwa lima tahun, sepuluh tahun, ataupun dua puluh tahun yang akan datang, kompetisi politik akan didominasi oleh orang-orang yang cerdas (capable) dan mempunyai agency yang sangat bagus, serta munculnya dukungan pemilih cerdas yang dominan dalam mendewasakan demokrasi di Indonesia. Pada saat yang sama, partai politik hanya akan dianggap sebagai kendaraan politik yang harus ada secara konstitusional, namun eksistensinya tidak lagi menjadi mesin penentu kekuatan dan kemenangan pasangan calon yang didukungnya. Kalimat terakhir dari tulisan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada KPU, Bawaslu, TNI, POlRI, Pemerintah, serta masyarakat atas terlaksananya Pilkada NTB yang damai dan bersahaja. ***
