Mataram, PSnews – Pertambangan mineral merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja sekaligus penyumbang pendapatan terbesar bagi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Mengingat strategisnya peran usaha pertambangan tersebut, Wakil Gubernur NTB ~ Muh Amin meminta kepada para pelaku usaha pertambangan mineral agar terus meningkatkan komitmen dan kontribusinya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu wujudnya adalah melalui kebijakan mengutamakan tenaga kerja lokal di dalam usaha pertambangan itu. Harapan tersebut disampaikan Wagub saat membuka acara Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Bersama Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Kurtubi, SE, M.Sp., M.Sc di Hotel Jayakarta, Jum’at (14/7/2017).
Di hadapan puluhan pelaku usaha pertambangan yang hadir, Wagub menegaskan, NTB memiliki potensi tambang yang relatif besar, sehingga sektor pertambangan ini masih menjadi unggulan daerah. Namun kalau dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja, kata Wagub sektor pertanian dan pariwisata, masih jauh lebih unggul. Oleh karenanya, pemerintah daerah terus membangun sinergitas dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian ESDM untuk menguatkan sektor pertambangan. “Jika tidak ada sinkronisasi, maka apapun aspek pembangunan akan terjadi perlambatan. Sedangkan, dalam pembangunan dibutuhkan percepatan-percepatan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Susigit, melaporkan dua hal yang menjadi fokus pembinaan pihaknya saat ini.
Pertama, penataan terhadap proses perizinan. “Alhamdulillah di Provinsi NTB tercatat ada 72 IUP (Izin Usaha Pertambangan), 67 IUP sudah clean and clear (CnC) dan tinggal 5 IUP yang belum CnC,” bebernya.
Kedua, Dirjen Minerba saat ini sedang menata proses kontribusi pelaku usaha terhadap penerimaan negara secara optimal. “Saat ini kita sedang mempersiapkan pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah melalui sistem online,” terangnya.
Ia berharap melalui program pembinaan dan pengawasan di daerah seperti sekarang ini, hasilnya dapat menjadi masukan pada rapat kerja yang akan datang sehingga nantinya sektor pertambangan memberikan manfaat besar bagi daerah-daerah yang memiliki tambang. Hal ini penting mengingat tuntutan terhadap sektor pertambangan semakin besar dan banyak, ungkapnya.
Selain itu, sektor pertambangan menurutnya juga merupakan sektor yang paling banyak diawasi baik oleh hukum, auditor maupun masyarakat. “Oleh karena itu, kita harus menjaga akuntabilitas dengan cara setiap daerah memiliki data yang sama,” himbaunya. (PSbo)
