Sumbawa, Psnews – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, menepis anggapan sebagian kalangan yang menyatakan dirinya tidak pernah berbuat secara kongkret bagi Sumbawa. Politisi PKS asal Sumbawa ini memanfaatkan agenda kunjungan kerjanya di Sumbawa, Jum’at (05/03/2016) untuk memberikan klarifikasi terhadap anggapan para haternya tersebut.
“Saya ingin di masa kepemimpinan di DPR ingin membuat atau memberikan suatu yang nyata dan kongkret,” ucap Fahri.
Ia beralasan, kadang-kadang ada kesalahpahaman masyarakat, seolah kalau sudah menjadi pimpinan DPR mampu berbuat banyak, tapi sebenarnya tidak bisa berbuat banyak, jika tidak ada mitra di eksekutif dan proposal yang progresif lalu dikomunikasikan dengannya di DPR.
“Kalau ada yang bertanya kepada saya atau sering ada tanggapan bahwa sudah lama jadi anggota DPR, tapi tidak ada hasil. Padahal sering saya marahi Presiden, Menteri dan KPK, itulah kerja DPR untuk memarahi,” timpal wakil rakyat Dapil NTB ini.
Ia menegaskan, kalau ada proposal yang progresif dari pemerintah daerah, maka bisa ditindaklanjuti, kemudian akan disinergikan dalam pemahaman bersama.
Kritikan juga ia sampaikan kepada Pemprop NTB yang kadang tidak menggunakan jalur perencanaan melalui anggota DPR Dapil NTB, tapi tiba-tiba jadi suatu perencanaan pembangunan.
“Akhirnya itu menjadi masalah karena banyak proyek yang tidak dibutuhkan malah ada sebaliknya yang dibutuhkan tidak diadakan,” tandasnya.
Secara khusus di hadapan Bupati Sumbawa, HM. Husni Jibril, Fahri meminta agar diberikan peta rencana proyek skala nasional yang akan dibangun di Kabupaten Sumbawa supaya ia dapat melihatnya selama 24 jam di ruang kerja untuk diperjuangkan.
“Kalau tidak ada, halangan saya masih ada tiga tahun di DPR dan Bupati masih ada lima tahun. Ingin melakukan yang terbaik. Kita juga sering menagih Pemda terkait hal-hal yang harus diberikan,” tambahnya.
Fahri mengaku memendam kekecawaan terhadap Pemda sebelumnya, yang menganggap jalur resmi seperti dirinya kurang efektif. Meski kadang lobi-lobi dilakukan melalui jalur swasta dan itu wajar, tapi sebagai jalur resmi di tingkat pusat keberadaan wakil rakyat dapat mendatangkan Menteri langsung ke ruangannya.
“Ini yang saya sering tidak melihat, akhirnya Pemda merasa tidak dibantu dan kami sebagai anggota dewan merasa tidak dimanfaatkan. Kita ini sudah gratis, tidak ada yang lobi. Saya tidak mau di Sumbawa menjadi contoh dari kegagalan proyek yang tidak professional dan tidak akuntabel,” keluh Fahri Hamzah. (PSb)
