Sumbawa, PSnews – Selaku pengelola Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) atau stasiun pengisian solar untuk nelayan di Tanjung Pengamas, KUD Mina Karya Masa, mempertanyakan keseriusan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbawa terhadap kelayakan SPDN tersebut.
Menurut Ketua KUD Mina Karya Masa, Abdul Hamid Marip, bahwa pihak Pertamina menilai masih ada empat item yang tidak layak untuk mengoperasikan SPDN. Diantaranya, tutup tangki yang terbuat dari plastik yang harusnya terbuat dari besi, tidak terpasangnya arde atau alat penangkal petir, tidak adanya penampungan limbah dan posisi tangki lebih tinggi dari parkir mobil tangki. Akibatnya Pertamina belum mau menyalurkan kuota BBM jenis solar tersebut ke SPDN Tanjung Pengamas.
Karena tidak lengkapnya item tersebut terang Hamid, kini SPDN Tanjung Pengamas mangkrak selama 8 bulan terakhir. Bahkan dinilai bahwa DKP sepertinya tidak serius menyikapi hal tersebut.
Padahal kata Hamid, pihaknya sudah terlanjur berjanji dengan nelayan untuk memudahkan nelayan dalam mendapatkan solar.
“Kayaknya pihak Dinas Kelautan tidak pro aktif. Komunikasi terakhir kami, kabarnya Dinas menunggu anggaran perubahan untuk melengkapi kekurangan yang ada,” terang Hamid.
Ia menambahkan, kuota BBM jenis solar yang dibutuhkan pihaknya untuk disalurkan ke nelayan berdasarkan perhitungan 4 tahun yang lalu sebanyak 20 ton per bulan. Angka tersebut dianggap pasti akan mengalami perubahan karena kebutuhan solar nelayan semakin meningkat. (PSb)
Sepertinya pembangunan SPDN bermasalah, coba pihak berwenang melakukan penyelidikan terkait pembangunan SPDN tersebut.